Demonstrasi Sebagai Sarana Pernyataan Sikap Menurut Etika Kristen

I.       Pendahuluan

            Berdemonstrasi merupakan salah satu sarana pernyataan sikap di tengah-tengah bangsa ini. Sebagai bagian dari bangsa ini, orang Kristen haruslah memperhatikan dengan seksama bagaimana realisasi kerajaan Allah di tengah-tengah Indonesia dan dunia. Karena itu, pernyataan sikapnya menuntut diberlakukannya beberapa metode termasuk mempertanyakan perannya di dalam berdemonstrasi. Namun, hal ini pun tetaplah sebuah polemik.

Mengingat hal itu, tampaknya dan memang haruslah kita mencari sebuah jawaban bagi pernyataan sikap Kristen dalam demonstrasi. Karena itu, tulisan ini membahas tentang demonstrasi sebagai sarana pernyataan sikap menurut etika Kristen.

II.    Demonstrasi

2.1.Pengertian Demonstrasi

Dalam KBBI, kata demonstrasi berarti dua hal, yaitu:[1]

  1. peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, dan
  2. pernyataan protes yang dikemukakan secara masal; unjuk rasa.

Pada seminar ini, penekanan demonstrasi lebih mengarah kepada pengertian KBBI yang kedua. Demonstrasi dalam KBBI dipahami dengan dua aspek yaitu pertama sebagai sebuah protes (substansial) dan kedua dilakukan bukan oleh pribadi individu, tetapi kolektif (pelaku).

Oxford Advanced Learner’s Dictionary menyatakan demonstrasi merupakan a public, often organized, meeting or march protesting against or supporting something[2] (sebuah pertemuan atau barisan umum—sering kali terorganisir—yang mengkritik atau mendukung sesuatu). Defenisi ini mengartikan demonstrasi lebih dari sekedar substansi protes, tetapi bentuknya yaitu pertemuan atau juga barisan yang sering kali terorganisir, bahkan memberikan tujuan demonstrasi, entah itu mengkritik atau pun mendukung sesuatu.

Sementara itu, Wikipedia mengartikan unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) sebagai sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.[3]

Akhirnya, kita sampai pada pengertian yang diberikan UU No. 9 tahun 1998. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Keempat sumber di atas memberikan pemahaman yang dinamis tentang demonstrasi. Penyeminar menyimpulkan bahwa defenisi demonstrasi harus diteliti dari berbagai aspek. Pertama, demonstrasi adalah sebuah protes. Kedua, bentuk protes itu berupa mendukung atau menegaskan sesuatu. Ketiga, demonstrasi tidak hanya bisa dilakukan oleh kelompok orang atau orang banyak, tetapi juga pribadi. Yang penting adalah protesnya bersifat demonstratif. Keempat, demonstrasi terutama diarahkan kepada pribadi atau lembaga. Kelima, demonstrasi bisa dilakukan tidak hanya bagi kepentingan pribadi atau kelompok “kita”, tetapi juga orang atau kelompok lain. Terakhir, bisa dilakukan secara lisan, tulisan, teatrikal, simbolisasi, dll.

2.2.Demonstrasi di Mata Hukum Indonesia

Demonstrasi di Indonesia bukanlah menjadi “barang” yang asing. Terutama setelah jatuhnya rezim Soeharto, demonstrasi menjadi hal yang lumrah di mata masyarakat. Tidak pelak lagi, mahasiswa yang merupakan kaum intelektual menjadi pelaku utama demonstrasi. Kecenderungan anarkisme dalam demonstrasi menyebabkan bias bagi perjuangan demonstrasi itu sendiri. Walau bagaimanapun, demonstrasi tetaplah hal yang diaturkan dalam hukum Indonesia sebagai sarana pernyataan sikap.

Pertama sekali kita perlu merunut pada konstitusi dasar yaitu UUD 1945. UUD 1945 Pasal 28e[4] pada ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.

Tidak ada penjelasan mendetail tentang demonstrasi dalam pasal ini. Tetapi sebagai UUD sama sekali tidak perlu menjelaskan tentang demonstrasi di sana. Demonstrasi bisa dianggap sebagai bagian kebebasan menyatakan pikiran dan sikap. Dalam keseluruhan pasal 28 sendiri secara umum membahas tentang hak asasi manusia. Dengan demikian, kebebasan mengeluarkan pendapat termasuk berdemonstrasi adalah hak asasi manusia yang dilindungi UUD. Demonstrasi dipandang sebagai kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, dengan catatan harus sesuai dengan hati nuraninya.

Selanjutnya, UU No. 9 tahun 1998 Pasal 9 (1) menyatakan ada beberapa bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dilaksanakan, yaitu dengan:

a. unjuk rasa atau demonstrasi; Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

b. pawai; adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

c. rapat umum; adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu, dan atau

d. mimbar bebas, adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Menurut UU No. 9 tahun 1998 Pasal 9 (2) penyampaian pendapat di muka umum termasuk unjuk rasa/demonstrasi dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

  1. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
  2. pada hari besar nasional.

Pelaku atau peserta dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Sementara, membawa hewan misalnya sebagai analogi yang didemo tidak diaturkan dalam UU.[5]

Dalam pasal 10 UU itu dinyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum termasuk demonstrasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat (Pasal 11):

a. maksud dan tujuan;

b. tempat, lokasi, dan rute;

c. waktu dan lama;

d. bentuk;

e. penanggung jawab;

f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;

g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau

h. jumlah peserta.

Di dalam demonstrasi harus memiliki penanggung jawab (pasal 12). Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Ketentuannya yaitu setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

Pelaku demonstrasi bertanggung jawab untuk:

a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;

b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;

c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan

e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka aksi unjuk rasa bisa dibubarkan. Dan bahkan bisa diberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.Fungsi Demonstrasi

Penyeminar mencatat paling sedikit ada 3 fungsi demonstrasi yaitu:

  1. Fungsi aspiratif

Demonstrasi dilaksanakan dengan tuntutan-tuntutan baik positip yang menekankan dukungan terhadap sesuatu maupun negatif yang berupa penolakan/kritik terhadap sesuatu. Dengan demonstrasi, aspirasi para pendemo maupun masyarakat yang diwakilinya bisa disampaikan. Aspirasi yang disampaikan secara demonstratif lebih terbuka.

  1. Fungsi kontrol

Sebagai salah satu pernyataan sikap, demonstrasi menjadi fungsi kontrol yang dirasakan ampuh karena dengan demikian bisa mengontrol kinerja lembaga pemerintahan atau lainnya. Kontrol sedemikian berkaitan dengan pemberian batas (boundaries) kebijakan yang dirasa haruslah memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya demonstrasi, secara terbuka kita bisa melihat bahwa pemerintah tidak dibiarkan sendiri dengan segala kebijakannya. Adanya demonstrasi merupakan bukti masih eksisnya kontrol terhadap eksekutif.

  1. Fungsi persuasif

Daya eksplosif yang bisa diberikan dengan demonstrasi lebih kuat dari pada bentuk yang lain. Hal ini dikarenakan simbiosis mutualisme yang kental dengan media massa yang meliput demonstrasi. Dengan jumlah massa yang besar dan rute yang panjang, masyarakat yang menyaksikan demonstrasi bisa mendapatkan secara langsung pesan yang disampaikan. Hal ini sekaligus mendorong mereka untuk turut merenungkan serta mempergumulkan pesan moral dan sosial dari demonstrasi tersebut.

Dengan daya persuasi yang besar karena disaksikan tidak hanya oleh masyarakat secara langsung, tetapi juga melalui berbagai media, demonstrasi memang lebih persuasif dalam mengangkat perjuangan serta menggugah gerakan-gerakan serupa yang lain. Misalnya: mahasiswa di Medan bisa terinspirasi untuk berunjuk rasa tentang kenaikan beras setelah menyaksikan unjuk rasa oleh para mahasiswa di Jawa dari TV.

2.4.Kelemahan Demonstrasi

Sebagai salah satu sarana pernyataan sikap, demonstrasi tentu saja memiliki berbagai kelemahan sebagaimana fakta di lapangan menyaksikannya. Beberapa kelemahan itu yaitu:

1. Sering ditunggangi oleh kepentingan kotor kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Demonstrasi yang mengatasnamakan rakyat namun sebenarnya tidak membela kepentingan rakyat tentu saja indikator yang tepat untuk menilai apakah demonstrasi ditunggangi kepentingan kotor itu atau tidak. Tidak salah lagi jika demonstrasi menjadi kepura-puraan untuk seolah-olah memperjuangkan rakyat, ternyata tidak.

Kelompok yang berdemonstrasi justru bisa meraip keuntungan dari kelompok atau pribadi yang menungganginya. Lagi-lagi soal dalih rakyat, demonstrasi menjadi diselewengkan dan sangat kotor. Awalnya untuk memperjuangkan rakyat, kini menjadi alat untung.

  1. Ada kecenderungan menjadi anarkis

Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.[6] Bisa saja unjuk rasa memiliki pesan dan rencana yang baik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kemungkinan anarkisme sangat mungkin terjadi. Terutama saat tuntutan tidak ditanggapi. Anehnya, demontrasi atas nama rakyat kerap sekali merugikan masyarakat.[7]

2.5.Demonstrasi Sebagai Sarana Pernyataan Sikap Menurut Etika Kristen

2.5.1.      Demonstrasi di dalam Alkitab

2.5.1.1. Demonstrasi di dalam PL

Penyeminar mencatat bahwa demonstrasi yang pertama sekali di dalam PL adalah demonstrasi umat Israel kepada Musa (Kel. 16) dan ada beberapa contoh berikutnya.

  1. Dalam Kel. 16 dicatat bahwa di padang gurun segenap jemaah Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun; mereka mengatakan lebih baik mereka di Mesir dari pada kelaparan di padang gurun. Tuntutan itu secara tidak langsung sebenarnya adalah tuntutan kepada Allah (ay. 8). Allah pun memberikan manna.
  2. Dalam Kel. 32 dijelaskan bahwa bangsa Israel menuntut Harun untuk membuat bagi mereka anak lembu emas sebagai allah karena Musa tidak kunjung turun dari gunung Sinai. Lalu Harun pun membuatnya. Allah memandang hal ini dengan murka dan hendak mengangkat Musa sebagai pengganti Israel. Musa menolak.
  3. Dalam 1 Raj. 12 bangsa Israel berunjuk rasa kepada Rehabeam untuk meringankan beban/tanggungan. Walter Brueggemann tentang hal ini berkata bahwa istilah tanggungan secara pasti mengacu pada pembebanan pemerintah di bawah Salomo baik wajib pajak atau wajib kerja (“kerja paksa”) atau dua-duanya. Seperti yang kita lihat, program ambisius Salomo membutuhkan banyak dukungan dari kedua hal itu (5:13-18; 9:15-22). Israel di utara tidak mau melanjutkannya dengan kewajiban berat yang sama dari ayahnya pada zaman Rehabeam.[8] Akibatnya Israel menjadi pecah.
  4. Tuntutan-tuntutan para nabi PL, seperti Yeremia, Yesaya, Amos, dll. Mereka menanggapi masalah keadilan dengan serua kemarahan. Keadilan sedang diinjak-injak, diputar-balikkan, diremehkan, diingkari (mis. Yes. 5:7b).[9] Yeremia misalnya menyerukan keadilan secara demonstratif di hadapan raja dan rakyat dengan berani (Yer. 7).

2.5.1.2. Demonstrasi di dalam PB

            Di dalam PB, demonstrasi tidak terlalu tampak. Perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah lebih banyak berpusat pada gerakan revolusioner. Hal ini dimulai dengan kaum Makabe sampai dengan kelompok-kelompok pemberontak yang digolongkan sebagai “aliran Zelotis” yang dikeal sebagai lestai, yaitu perampok. Akibat kegiatan mereka, rakyat biasa dalam jumlah yang tak sedikit terkena pembunuhan dan penindasan dari pihak Romawi.[10]

Namun demikian, kita bisa mengambil satu contoh demonstrasi dari peristiwa penghakiman Yesus. Rakyat menuntut Yesus disalibkan (Mat. 27:22, 25). Pilatus melihat bahwa segala usaha untuk membela Yesus sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, sehingga ia mencuci tangan dan menerima tuntutan demonstrasi itu.

2.5.2.      Demonstrasi Sebagai Hak Asasi Manusia

Sebagai salah satu pernyataan sikap, demonstrasi merupakan hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 19 mengatakan,

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup      kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan               membagikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memperhitungkan perbatasan.[11]

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak manusia sebagai makhluk manusia dan tabiat hak-hak manusia itu berkaitan dengan tabiat makhluk manusia yang empunya hak-hak itu.[12]

HAM adalah seluruh nilai atau sebuah klaim yang bersifat fundamental, tidak kondisional dan tidak terubahkan, yang menuntut sikap hormat dari setiap anggota masyarakat manusia. Ia adalah sebuah kewajiban moral dari setiap orang dan semua orang di mana pun ia berada.[13] HAM sebagai hal esensi dari manusia berpusat pada pemahaman bahwa Allah tidak memandang muka (Rm. 12:11; Gal. 2:6). Allah yang memandang semua manusia sama menyamakan juga hak-hak asasi bagi manusia, melekat pada dirinya. Jika manusia adalah gambar (tselem:Ibr.) dan rupa (demuth: Ibr) Allah, maka demonstrasi sebagai pernyataan sikap adalah absah sebagai HAM.

Fakta bahwa ‘Allah tidak memandang muka’ merupakan fundamen dari protes yang dikumandangkan para nabi sepanjang sejarah PL. Para nabi tidak kenal gentar dalam mencela tirani dalam diri para pemimpin, istimewa dalam diri para raja Israel dan Yehuda. Kenyataan bahwa mereka adalah raja dan bahkan ‘yang diurapi Tuhan’, tidaklah membuat mereka kebal terhadap kritikan dan amarah. Memang, para penguasa harus dihormati berdasarkan jabatan yang mereka pangku, namun setiap usaha dari pihak penguasa untuk mengubah wewenang menjadi kesewenang-wenangan, atau mengubah keperintahan menjadi despotisme harus ditolak dengan keras.[14]

2.5.3.      Demonstrasi di dalam Etika Politik Kristen

            Demonstrasi bagi orang Kristen tak lain adalah peran politik yang praktis. Di dalamnya tercakup sesuatu yang disebut sebagai etika politik Kristen. Politik adalah bersih secara ideal dan kalaupun menjadi kotor etika Kristen membersihkannya. Di sini peran etika politik Kristen memuat demonstrasi sebagai pernyataan sikap pembersihan itu.

Paling tidak ada dua persepsi mengenai hubungan gereja dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan (negara). Pertama, bahwa bidang cakup gereja tidak boleh dicampuradukkan dengan politik. Gereja harus dibatasi kegiatan-kegiatannya pada urusan-urusan teologi. Kedua, kegiatan gereja tidak dapat dipersempit hanya ke urusan-urusan yang abstrak. Gereja justru harus memperlihatkan keprihatinannya pada persoalan-persoalan sosial yang sangat konkret, semisal persoalan keadilan, hak asasi manusia. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai kegiatan politik praktis layaknya sebuah partai politik.[15] Penyeminar lebih menganggap tuntutan etis politik pada persepsi yang kedua. Etika Kristen juga harus melebarkan sayapnya kepada politik.

Etika politik yaitu suatu penelitian kritis terhadap moralitas anggota masyarakat dan moralitas yang terkandung pada setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pada suatu masyarakat atau negara. Singkatnya, etika politik akan senantiasa memasuki wilayah pertanyaan moral di dalam dimensi politis kehidupan manusia.[16]

Etika politik Kristen adalah upaya dan proses berteologi. Menggumuli dan merumuskan segala hal yang terjadi dalam kehidupan politik bagi terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang bercirikan kesejahteraan hidup seluruh ciptaan Tuhan, keadilan, kejujuran, kebenaran dan kesetaraan. Karena itu, selain mengajukan gugatan dan pertanyaan-pertanyaan moral terhadap keputusan-keputusan pada negara, etika politik Kristen juga merupakan proses perealisasian kehendak Allah, mulai dari komunitas politik pada suatu bangsa hingga relasi antar-bangsa, yakni dunia, sebagai ruang maupun waktu (Saeculum maupun Mundus).[17] Di dalam demonstrasi, pengajuan gugatan dan pertanyaan moral kritis terhadap negara mengambil tempat sebagai upaya pernyataan sikap menghadirkan dimensi kerajaan Allah. Demonstrasi di dalam etika politik merajut suara-suara tuntutan itu.

Segala bentuk keterlibatan tersebut termasuk berdemonstrasi tidak boleh dilihat sebagai keterlibatan gereja dalam politik praktis. Gereja tidak membutuhkannya, karena gereja tidak mempunyai ambisi-ambisi kekuasaan. Gereja berdemonstrasi bukan demi ambisi tahta. Gereja hanya memprihatinkan dunia sebagai milik Allah dengan segala persoalan yang muncul di dalamnya, semisal ketidakadilan, ketidakbenaran, pelecehan terhadap HAM,  penindasan dan peremehan terhadap hak milik.[18]

2.5.4.      Demonstrasi Sebagai Revolusi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, revolusi berarti dua hal, yaitu:[19]

                1 perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yg dilakukan dng kekerasan (spt             dng perlawanan bersenjata); 2 perubahan yg cukup mendasar dl suatu bidang;

Mengacu pada pengertian itu, demonstrasi sebagai revolusi harus dicermati dari pengertian kedua meskipun pada dasarnya demonstrasi bisa dilakukan dengan kekerasan. Secara etis, tentu saja perubahan mendasar dalam suatu bidang yang disoroti dalam demonstrasi menjadi fokus dan legal, tetapi perilaku kekerasan dalam memperjuangkan perubahan itu sangatlah tidak etis.

Dalam politik, perjuangan dalam revolusi bisa terjadi dengan beberapa cara:

  1. perlawanan pasif (resistentia passiva)

Perlawanan pasif ialah suatu bentuk revolusi, yang tidak menggunakan kekerasan militer, tetapi perlawanan terhadap pemerintah itu dinyatakan dengan boikot, dengan protes diam-diam secara besar-besaran, dengan berpuasa atau berpantang dsb. Di berbagai negeri perlawanan pasif itu pernah dilancarkan. Reinhold Niebuhr dalam buku “Moral Man in Immoral Society” menunjukkan bahwa sebenarnya tidak dapat ditarik batas yang tegas antara apa yang disebut “metode kekerasan” dan “metode tanpa kekerasan”. Pemboikotan terhadap segala macam bahan kain dari Inggris yang dipelopori oleh Gandhi di India mengakibatkan kemiskinan, pengangguran dan kelaparan di Manchester (Inggris).

  1. oposisi terang-terangan dengan lisan dan tulisan

Berupa rapat-rapat raksasa, oleh penyebaran pamflet-pamflet, majalah-majalah, harian-harian dsb.

  1. pemogokan total

Dapat dilakukan dengan pemogokan total oleh angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, oleh berbagai perusahaan penting, dll. Alat-alat kekuasaan negara itu dapat dilumpuhkan semuanya, sehingga dirintislah jalan untuk mengambil-alih kekuasaan.

  1. merobohkan kekuasaan dengan kekerasan

Dengan metode itu para pemimpin revolusi mencoba merebut alat-alat kekuasaan (kepolisian dan ketentaraan) dan dengan menggunakan alat-alat kekuasaan itu mereka mengusir atau menangkap pemerintah. Juga sering terjadi, bahwa suatu alat kekuasaan dibentuk secara illegal dan tersembunyi, dan pada waktu tampil ke depan, lalu merebut kekuasaan (coup de’etat).[20]

Dalam upaya meningkatkan peran orang Kristen terhadap kepedulian sosial, T. B. Simatupang sebagaimana dikutip A. A. Yewangoe, mengacu pada kata “revolusi”[21] dalam usaha menciptakan masyarakat yang baru, bahkan suatu dunia baru. Menurutnya, di dalam kepedulian itu orang Kristen harus terlibat dalam revolusi dalam terang Injil Kerajaan, bersama orang dari agama-agama lain, secara positif dan kreatif di satu pihak, mendukung, dan bila mungkin merintis perjuangan demi keadilan dan kehidupan manusia yang lebih penuh, sementara di pihak lain secara kritis dan realistis berjuang melawan kecenderungan-kecenderungan demonis dan utopis dalam revolusi.[22]

Dengan mempertanyakan kembali peran Kristen, maka sebagai gerakan revolusi, demonstrasi haruslah memperhatikan praktik-praktik revolusi di atas dengan penuh pertimbangan. Karena bisa melahirkan tendensi sebagai gerakan revolusi dengan kekerasan, maka kita perlu melihat pertimbangan-pertimbangan etis Kristen di bawah ini.

2.5.5.      Demonstrasi dan Tiga Jalan Etika Kristen : Dasar Etis

            Ada tiga jalan etika Kristen yaitu etika kewajiban, etika akibat dan etika tanggung jawab. Menyoroti demonstrasi maka perlu memperhatikan ketiga jalan itu:

1. Etika kewajiban

Di dalam pertimbangan ini, demonstrasi yang mengkritik diperbolehkan sebab warga negara harus mematuhi undang-undang negaranya meskipun undang-undang itu tidak adil. Etika ini mengutip Roma 13:1: “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya“. Meskipun kita boleh memprotes tetapi mereka tidak boleh memberontak melawan penguasa yang berwibawa dan undang-undang yang sah.[23] Dalam Roma 13:1-7 sebenarnya Paulus percaya bahwa kekuasaan negara datang dari Allah. Oleh karena itu, bila seseorang tidak menaati negara, ia tidak menaati Allah. Orang yang melakukan kebenaran tidak perlu takut akan para penguasa. Orang yang melakukan kejahatan harus takut. Pemerintah yang dia tulis rupanya menjalankan tugasnya dengan adil dan jujur.[24]

Di dalam etika kewajiban, demonstrasi merupakan jalan yang absah sebab merupakan unsur ketaatan kepada pemerintah, hanya pemberontakan tidak dapat dibenarkan. Justru, menyuarakan kebenaran harus dilakukan tanpa takut akan para penguasa. Orang Kristen wajib mendukung secara positip peran serta pemerintah yang adil dan jujur serta mengkritisi pemerintahan yang tidak adil dan kotor. Orang Kristen punya dasar yang cukup untuk berdemonstrasi. Teks-teks Alkitab menunjukkan bahwa fenomena demonstrasi di bangsa Israel bisa dilakukan.

2. Etika akibat

Etika ini menegaskan bahwa kebebasan, keadilan dan kemanusiaan adalah tujuan-tujuan yang sesuai dengan maksud Allah bagi manusia. Penekanan berlebihan terhadap etika ini akan membenarkan tindakan-tindakan apa saja di dalam demonstrasi termasuk kekerasan dan pelanggaran hukum yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan ini.[25]

Secara hukum, demonstrasi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Cara-cara revolusioner yang anarkis tidak dapat dibenarkan. Kita tidak mempunyai kebebasan absolut untuk berbicara tetapi dalam pengertian kebebasan yang bertanggung jawab. Hukum membatasi kebebasan berbicara dengan tiga cara:[26]

  1. Kata-kata atau tingkah laku yang mengancam atau menyerang adalah illegal—dapat merusak kedamaian. Artinya, kata-kata atau tingkah laku seperti itu—dapat memberi alasan memadai bagi seseorang untuk mencurigai adanya bahay, atau dapat dimaksudkan untuk menyebabkan kekerasan, atau kekacauan (gangguan terus-menerus atau berulang-ulang), menggelisahkan atau memberi tanda bahaya kepada seseorang.
  2. Fitnah atau hujat. Ilegallah membuat pernyataan tidak benar mengenai seseorang yang merusak nama baiknya. Bila pernyataan seperti itu ditulis atau disiarkan, itu disebut fitnah. Bila diucapkan, itu disebut hujat.
  3. Kebencian rasial. Menggunakan ancaman, kata-kata menyerang atau menghina merupakan pelanggaran criminal, bila menyebabkan kebencian rasial. Ancaman itu dapat berupa tulisan, atau ucapan di depan public. Penghasutan untuk kebencian rasial dapat dihukum dengan denda berat dan/atau penjara sampai dua tahun.

Tidak ada individu yang berkuasa yang boleh memaksakan kemauannya pada masyarakat, dan bahwa tidak ada masyarakat yang boleh melanggar hak-hak seorang individu atau suatu golongan minoritas. Orang-orang yang lemah dan gampang tersisihkan dilindungi secara menjelimet oleh hukum Musa. Jauh daripada mengeksploitasi mereka, maka umat Allah harus menyuarakan suara orang-orang yang tak punya suara dan menjadi pendekar bagi orang-orang yang tak berdaya, termasuk musuh-musuh mereka.[27]

Tujuan berdemonstrasi bisa dibenarkan sebagai upaya menyatakan sikap, mengembalikan peran pemerintah sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia. Realisasi Kerajaan Allah dalam panggung dunia menjadi tujuan utama demonstrasi. Tapi hal ini tidak menjadikan tindakan-tindakan kekerasan dan perbuatan melanggar hukum sebagai pembenaran tujuan ini. Pengaruh atau akibat demonstrasi juga punya sisi negatif, sebab memiliki kecenderungan diboncengi oleh kepentingan kotor kelompok tertentu dan anarkisme.

3. Etika Tanggung Jawab

Etika tanggung jawab percaya bahwa Allah bekerja dalam setiap jaman termasuk jaman sekarang, untuk mendatangkan kebebasan dan keadilan bagi orang-orang tertindas, sama seperti apa yang dikerjakan-Nya bagi orang-orang Israel yang tertindas dalam PL. Mereka sedapat mungkin memakai metode-metode tanpa kekerasan untuk mengadakan perubahan sosial dan politik. Namun, sebagiannya membenarkan kekerasan sebagai alat terakhir kalau tidak ada jalan lain untuk menjamin hak-hak manusia. Sebagian lain dari mereka tidak memakai kekerasan dalam keadaan apapun.[28]

T. B. Simatupang mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan kekristenan juga mengacu pada bagaimana kita mengaitkan keselamatan dalam Kristus dengan usaha-usaha manusia dalam sejarah untuk membebaskan manusia dan masyarakat dari ketidakadilan, keterbelakangan, kemiskinan dan bentuk perbudakan yang lain. Hal ini juga tentang bagaimana hubungan antara iman dan keberadaan manusia, antara iman dan realita sosial, antara iman dengan usaha-usaha dan perjuangan manusia untuk membangun suatu masyarakat yang adil dan sejahtera.[29]

Menurutnya — sebagaimana Sidang Raya PGI tahun 1971 — gereja diutus ke dalam bumi untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus. Injil adalah Berita Kesukaan tentang pertobatan dan pembaharuan yang tersedia bagi manusia (Mrk. 1:15), serta kebebasan, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan, yang dikehendaki oleh Tuhan bagi dunia (Luk. 4:18-21).[30]

Gereja dalam hal ini berada di dalam dunia. Gereja diutus oleh Tuhannya ke dalam dunia yang mencakup bumi dan alam semesta, serta juga umat manusia dengan daya upayanya untuk “memenuhi bumi serta menaklukkannya” (Kej. 1:28). Itu berarti umat manusia dengan kebudayaannya, dengan hidup politik, sosial dan ekonominya, dengan sejarahnya, dengan ideologi-ideologi dan agama-agamanya, dll.[31]

Matius 22:21b menyatakan demikian, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen adalah warga negara dua kerajaan. Warga negara Kerajaan Allah dan warga negara kerajaan dunia. Sikap terhadap pemerintah duniawi harus ditentukan seluruhnya oleh kewarganegaraan kerajaan Allah. Jika pemerintah tidak menuntut baginya “apa yang wajib diberikannya kepada Allah”, maka terdapatlah kesejahteraan antara murid-murid Kristus dan pemerintah. Tetapi jika pemerintah merintangi rakyat mempersembahkan apa yang wajib diberikannya kepada Allah, maka ketegangan dan persengketaanlah yang terdapat.

Pemerintah berhak atas ketaatan para warga negara Kristen dalam segala hal, di mana pemerintah boleh menuntut ketaatan. Warga negara wajib menghormati dan membayar pajak, harus melakukan perbuatan baik terhadap pemerintah, supaya di dalamnya Allah Bapa dimuliakan (1 Ptr. 2:12 dan Tit. 3:1), serta harus berdoa bagi pemerintah (1 Tim. 2:1 dst).[32] Orang Kristen bertanggung jawab dalam persoalan-persoalan kebangsaan. Demonstrasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban itu, meskipun bukan satu-satunya. Dengan demonstrasi yang mengutamakan hati nurani yang murni demi hal-hal di atas tercerminlah tanggung jawab Kristen. Di dalam tanggung jawab itu pun haruslah dijawab dengan penuh tanggung jawab dan etis.

Dengan menekankan aspek tanggung jawab ini, maka demonstrasi bisa dilakukan dengan hati nurani dan motivasi yang bersih di mana vox populi vox Dei menjadi nyata.[33] Benarkah suara rakyat suara manusia? Dari perspektif Alkitab, Matius 27 menyaksikan bahwa di dalam suara rakyat kepada Pilatus untuk menyalibkan Yesus terjadi rekayasa politik. Karena factor kecemburuan, tokoh-tokoh agama mendesak vonis pengadilan menyebabkan Yesus disalibkan dan Barabas, penjahat kelas kakap dibebaskan.[34] Dengan menekankan tanggung jawab di dalam demonstrasi, maka suara rakyat menjadi suara Tuhan.

Akhirnya, ketiga jalan etika Kristen tersebut memberi bentuk baru bagi gerakan demonstrasi. Untuk menegaskan kembali, hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan:

  1. Pemerintah sebagai hamba Allah (Rm. 13:1-7) ternyata bisa salah. Lihat kasus Rehabeam. Keputusan Allahlah yang benar. Kebijakan pemerintah bisa menjadi benar jika menerapkan keputusan Allah (Ams. 16:10-13). Jika menghakimi dengan benar, maka pemerintahan akan kokoh (Ams. 29:14).
  2. Rakyat memiliki kuasa. Amsal 14:28 menyatakan bahwa tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Demonstrasi dilakukan sebagai pernyataan sikap atas nama rakyat dan demi kepentingan rakyat.
  3. Demonstrasi haruslah dilakukan sebagai suatu kewajiban, tuntutan etis Kristen dan hukum yang berlaku sebab Alkitab memperbolehkannya berdasarkan pertimbangan jalan kewajiban.
  4. Demonstrasi haruslah dilakukan dengan bertanggung jawab dan hati nurani yang bersih (Ams. 6:12-14) untuk merealisasikan kerajaan Allah sehingga tidak diboncengi kepentingan kotor.
  5. Jalan akibat mendorong pelaksanaan demonstrasi secara etis dengan menihilkan perilaku anarkisme.

2.5.6.      Belajar dari Martin Luther King Jr.

            Martin Luther King Junior adalah pendeta Gereja Baptis Amerika yang melawan rasisme (diskriminasi kulit hitam) di negara-negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada masanya, kulit hitam menjadi warga kelas dua di bawah warga kulit putih. Di dalam bus, seorang kulit hitam harus memberikan tempat duduk bagi warga kulit putih. Dalam kebijakan-kebijakan umum, warga kulit putih diutamakan. Para pemimpin haruslah warga kulit putih.

Dengan berlandaskan kasih dan prinsip non-violence (anti-kekerasan)—terinspirasi metode dan ahimsa-nya Gandhi—dia memimpin demonstrasi/kampanye seperempat juta orang tahun 1963 menuju ibu kota Washington (termasuk orang kulit putih yang simpati). Gerak jalan itu berkampanye mendukung Rancangan Hak-hak Sipil, yang bertujuan melonggarkan keadaan orang kulit hitam. Rancangan itu menjadi hukum. Diskriminasi rasisme bisa dihapuskan dan memberi inspirasi di berbagai negara lain terutama di Amerika Latin. Ia diberi hadiah Nobel Perdamaian tahun 1964.[35] Hasilnya pada masa kini, Barack Obama bisa menjadi presiden kulit hitam pertama di negara adidaya ini.

3.            Kesimpulan

Demonstrasi adalah salah satu pernyataan sikap yang secara etika Kristen bisa diterima. Namun, itu adalah salah satu jalan di antara sekian banyak pernyataan sikap yang lain.

Hendaklah demonstrasi yang dilakukan oleh gereja memperhatikan aspek-aspek motivasi yang benar dalam menghadirkan Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Selain itu, aspek kewajiban menuntut masyarakat Kristen untuk benar-benar peduli pada realitas masa kini. Aspek akibat menuntut kita untuk secara benar mempraktikkan cara-cara berdemonstrasi yang benar dan taat undang-undang. Sementara aspek tanggung jawab haruslah mengajarkan pentingnya hati nurani yang baik dalam berdemonstrasi.


[1] Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 195

[2] …, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, London: Oxford University Presss, t.t., p. 310

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa, diakses tanggal 23 Maret 2011

 [4] UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV).pdf

 [5] Untuk kasus demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu yang membawa kerbau dan menggunakannya sebagai analogi pemerintah tidak diaturkan dalam perundang-undangan nasional. Tapi hal itu justru dilarang di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut Amien Rais, demonstrasi dengan membawa kerbau adalah tindakan tidak bermoral.

  [6] http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa, diakses tanggal 23 Maret 2011

 [7] Banyak sekali contoh yang bisa diberikan. Demonstrasi untuk menjatuhkan Soeharto pun menunjukkan anarkisme mendalam, baik dari para demonstran maupun dari pemerintah. Ingat kasus Semanggi dan Trisakti. Belum lama ini pengeroyokan pro-Ahmadiyah oleh FPI.

  [8] the term undoubtedly refers to governmental impositions under Solomon of either tax requirements or labor requirements (“forced labor”), or both. As we have seen, Solomon’s ambitious programs required ample supplies of both (5:13-18; 9:15-22). Israel in the north is unwilling to continue under the son the same heavy requirements of the father. Walter Brueggemann, Smyth & Helwys Bible Commentary: 1 & 2 Kings, Macon: Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2000, p. 155

 [9] Christopher J. H. Wright, Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama, Jakarta: BPK GM, 1993, hlm. 148

[10] Verne H. Fletcher, Lihatlah Sang Manusia!: Suatu Pendekatan pada Etika Kristen Dasar, Jakarta: BPK GM, 2007, hlm. 303-304

[11] Simon dan Christoper Danes, Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 91

[12] John Stott, Isu-isu Menantang Kepemimpinan Kristiani, Jakarta: YKBK/OMF, 1994, hlm. 199

[13] Eka Darmaputera, Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Martin L. Sinaga, dkk. (ed.), Jakarta: BPK GM, 2001, hlm. 801

[14] John Stott, Op.Cit., hlm. 207

[15] A. A. Yewangoe, Iman, Agama, dan Masyarakat Dalam Negara Pancasila, Jakarta: BPK GM, 2002, hlm. 47

                [16] Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis, Jakarta: BPK GM, 2001, hlm. 39

                [17] Ibid., hlm. 45

[18] Bnd. A. A. Yewangoe, Op.Cit., hlm. 48

                [19] Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, hlm. 1206

[20] J. Verkuyl, Etika Kristen Ras, Bangsa, Gereja dan Negara, Jakarta: BPK GM, 1992, hlm.226-227

                [21] Revolusi diartikannya sebagai pembebasan dari penderitaan dalam bentuk kemiskinan dan ketertinggalan yang harus diletakkan dalam tolok ukur Kerajaan Allah sebagaimana dilihat dalam Yesus Kristus.

                [22] A. A. Yewangoe, Theologia Crucis di Asia, Jakarta: BPK GM, 2004, hlm. 308

                [23] Bnd. Malcolm Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya, Jakarta: BPK GM, 2006, hlm. 53

[24] Simon dan Christoper Danes, Op.Cit., hlm. 90

                [25] Bnd. Malcolm Brownlee, Op.Cit., hlm. 53

[26] Bnd. Simon dan Christoper Danes, Op.Cit., hlm. 91

[27] John Stott, Op.Cit., hlm. 204

                [28] Bnd. Malcolm Brownlee, op.Cit., hlm. 53

[29] T. B. Simatupang, Iman Kristen dan Pancasila, Jakarta: BPK GM, 1989, hlm.61

[30] Ibid., hlm. 62

[31] Ibid., hlm. 89

[32] J. Verkuyl, Op.Cit., hlm.187

                [33] Vox populi vox Dei artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Istilah ini dicetuskan Sastrawan Yunani Kuno Homerus dalam karyanya “Odyssea” abad kelima sM.

[34] Jahenos Saragih, Simpul-simpul Pergumulan Bangsa dengan Solusinya, Jakarta: Suara GKYE Peduli Bangsa, 2005, hlm. 4-5

[35] Bnd. Simon dan Christoper Danes, Op.Cit., hlm. 102-103

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s