Korupsi: Budaya atau Penyimpangan Perilaku

Korupsi, sebuah istilah dekat di hati, bukan karena hal itu adalah sesuatu yang positip, tetapi karena dirinya telah menjadi sebuah wacana bersama yang negatip sebagai salah satu akar dari kebobrokan bangsa. Bagi sebagian orang, kata ‘korupsi’ menjadi sesuatu yang dituding terjadi seolah hanya dalam khazanah kaum priyayi (wong gede), tanpa menyadari bahwa korupsi juga dilakukan oleh banyak orang kecil juga. Jika korupsi disebut, maka nyatalah bahwa orang langsung berfantasi tentang para pejabat sebagai aktornya.

Dalam UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefenisikan korupsi sebagai tindakan setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Merunut pada defenisi tersebut, korupsi memang diartikan sempit sebab baik dalam defenisi maupun penjelasan dalam UU itu mengisyaratkan upaya memperkaya diri dan merugikan negara, praktis yang nyaris mutlak hanya bisa dilakukan oleh para birokratis.

Berbicara tentang korupsi sebagai sebuah budaya tentu saja harus memperhatikan bagaimana korupsi menjadi sebuah produk dari peradaban manusia. Menurut Suhartono W. Pranoto sendiri korupsi bukanlah budaya tapi sebuah penyimpangan perilaku. Karenanya, dia mensugestikan upaya penegakan hukum dalam penanganan masalah korupsi. Persoalan kita adalah apakah korupsi sebuah budaya atau sebatas penyimpangan perilaku belaka?

Secara praktis korupsi memang adalah perilaku menyimpang, menyimpang dari pola yang seharusnya, dari idealisme moralitas umum dalam sanubari setiap orang. Namun, jika perilaku korupsi hanya sebatas sebuah penyimpangan maka kita tidak akan menemukan begitu banyak kasus korupsi di negara ini, termasuk dalam skala masyarakat kecil. Indonesia Corruption Watch mencatat ada 272 kasus korupsi pada Juli sampai Desember 2010 yang naik dari semester sebelumnya (Januari-Juni 2010) sebanyak 176, peningkatan jumlah kasus yang menurut saya bukan suatu kesedihan, tapi justru kebanggaan mengingat semakin meningkatnya pengungkapan kasus tersebut. Memang ini masih jumlah yang ketahuan, belum lagi yang belum diungkap serta yang kerugian negara di bawah 1 milyar.

Secara historis, perilaku korupsi ternyata bukanlah fenomena kontemporer belaka, tapi telah mengambil tempat di tengah-tengah masyarakat feodal di Indonesia. Wong gede (priyayi) yang memeras wong cilik adalah sebuah tontonan umum. Praktik upeti dan main potong atas upeti oleh para pejabat perwakilan feodalis tidak terelakkan. Rakyat diperas, disiksa dan dipermiskin menjadi kondisi real. Tidak hanya itu, kolonisasi VOC yang melakukan praktik korupsi – yang karenanya juga bangkrut karena korupsi – dan kemudian juga oknum-oknum pemerintah Hindia Belanda memperparah korupsitisasi di Nusantara ini. Selama tiga setengah abad lebih bangsa ini diperbudak oleh penjajahan dan nilai-nilai korupsi juga teraplikasi selama tiga setengah abad. Penjajah memang telah pergi, tapi korupsi tidak pergi tapi tetap melekat, meresap dan menyatu, seolah tak terlepaskan dalam kedirian kita sampai sekarang. Jika kita masih berkata ini belum budaya, lantas apa?

Salah Kaprah

Korupsi memang adalah sebuah budaya yang mau tidak mau, suka atau tidak, harus disadari telah menjadi bagian diri kita. Korupsi adalah sebuah kesalahkaprahan, dirasionalisasi sebagai suatu kebenaran karena sudah menjadi biasa, karena orang lain juga melakukannya. Pikiran kita merasionalisasi kebiasaan itu menjadi kebenaran sehingga birokrasi penyelenggaraan pemerintahan seperti mengurus KTP dan SIM sekalipun menjadi ajang implikasi rasionalisasi itu.

Sebagai sebuah budaya, korupsi bukan saja sulit untuk diberantas seolah-olah bagi sebagian orang hanyalah mengerjakan sebuah utopia, tetapi juga menuntut integritas yang tinggi. Mencabut sesuatu yang telah mengakar akan memperjumpakan realitas-realitas masa lalu dengan idealisme masa kini. Mentransformasi sebuah budaya berarti menciptakan produk baru yaitu budaya anti-korupsi dalam setiap aspek hidup secara sistematis.

Integritas

            Tidak salah lagi, keteguhan diri pada budaya baru ini hanya akan bisa dikerjakan dengan morele herbewapening (memberdayakan moral bangsa), dengan integritas moralis. Memerangi korupsi berarti memerangi sebuah budaya, merasionalisasikan suatu kebenaran yang baru di mana kebenaran lama dirasionalisasi sebagai yang primordial dan salah. Integritas memang modal yang cukup, tapi apa yang kita miliki sekarang belumlah cukup untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang berintegritas. Mendekati permasalahan korupsi adalah mendekati sebuah persoalan budaya dan karena itu harus diselesaikan dengan pendekatan budaya di mana setiap elemen terutama agama sebagai garda terdepan perjuangan moral mengambil siap siaga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s